ACTUAL POLICY FOR TOURISM DEVELOPMENT IN WEST KALIMANTAN
Abstrak :
Based on statistical data, there is an increase in the number of tourists visiting west kalimantan. This shows the potential in the tourism sector. The purpose of this study is to find out the form and direction of policy in implementing tourism during the covid-19 pandemic. This study uses a qualitative approach that can provide an overview of conditions naturally and as they are with independent interview analysis tools. The results showed synergy and collaboration between regional managers, local communities, and local governments in conservation management as well as natural tourist destinations. Tourism development really requires development mapping with the support of pentahelix which is integrated and synergized between the provincial government, city/district, village and private sector as well as investors. So that this requires each city/district to make plans which are included in the city/district ripparda, promotional efforts through branding and tourism agendas as well as infrastructure improvement policies
Author : Purwanto Endang Kristiawati Reni Widyastuti Annurdi Arif Parabi
Keywords : Tourism, Policy, RIPPARDA
Issue : Vol 7 No 2 (2021): Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik
Section : Article
References :
References
Guun, A. C. (1993). Tourism Planning, Basic, Concepts, Cases, Washington DC: Taylor and Francis. (4th Editio). https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003061656
Moleong, L. J. (2010). Metode PenelitianKualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Novianti, S., Susanto, E., Widiyanti, R., & Rafdina, W. (2021). Pariwisata dalam Krisis : Investigasi Informasi Terkait Risiko , Persepsi Risiko , Kecemasan Perjalanan , dan Niat Perjalanan pembelian produk wisata dan perjalanan. Jurnal Priwisata, 26(3), 252–260. https://doi.org/https://doi.org/10.30647/jip.v26i 3 .1437
Pasal 32 (1) UUD NRI. Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” , (1945).
Peraturan Daerah KALBAR. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 - 2032. , (2018).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025.
Spillane, J. J. (1987). Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya. Yogyakarta: Kanisius.
Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat No: 556/2755/DISPORAPAR-D tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Berwisata Pada Tatanan Kehidupan Baru Untuk Mencegah Dan Mengendalikan Corona Virus Disease (COVID-19).
Suwantoro, G. (2004). Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Yoeti, A. O. (1996). Pengantar Ilmu Pariwisata. Retrieved from http://opac.pktj.ac.id//index.php?p=show_detail&id=4795
